dasar hukum untuk membayar hutang masyarakat di perbankan,koperasi maupun lembaga pembiayaan lainnya.” Tidak ada regulasi yang mengatur APBD untuk membayar hutang masyarakat, ” ucap Emy saat dikonfirmasi, Kamis (24/04/2025).Politisi partai Demokrat ini menegaskan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi yangg dimiliki dewan, pihaknya bersama dinas terkait mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi dan lembaga keuangan yang melakukan aktifitas di daerah.” Terkait hutang masyarakat, biasanya pemerintah atau lembaga keuangan itu menawarkan program keringanan bukan pelunasan hutang , ” ucapnya.Untuk mengatasi jeratan hutang di masyarakat, Komisi II bersama dinas terkait akan melakukan penertiban terhadap lembaga pemberi pinjaman ilegal. Selain itu pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis untuk memutus rantai pengaruh rentenir di masyarakat., salah satunua melalui penyusunan rancangan peraturan daerah tentang larangan praktek rentenir” Solusinya adalah melakukan penertiban terhadap lembaga pemberi pinjaman ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi, ” ucapnya.Diakhir wawancaranya, Emy meminta kepada masyarakat untuk bijak saat menerima informasi yang beredar di media sosial dengan memastikan kebenaran informasi tersebut.Sementara Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Luluk Khomsiah menyampaikan, bahwa sebagian besar emak-emak yang datang ke Gedung DPRD ini terjerat hutang di lembaga keuangan, bukan di koperasi yang dinaunginya.“Semua yang disampaikan itu adalah finance, bukan koperasi. Jadi bukan kewenangan Diskopumdag,” ucapnya.Menurut Luluk, saat ini terdapat 1.003 koperasi yang terdaftar di Banyuwangi, dengan 637 diantaranya masih aktif. Sisanya tidak aktif dan tidak beroperasi.*** SUMBER : KABARRAKYAT